Degradasi Moral Akibat Ego Sentral Terhadap Kejahatan Struktural

Advertisemen
Kejahatan struktural ini sangat merugikan suatu kelompok atau organisasi, karena bekerja melawan keadilan sehingga memperlemah, bahkan menghancurkan suatu kelompok dasar atau di suatu tingkat di bawahnya (peraturan baru untuk objeknya). Padahal dalam keelompok dasar itu sudah tertanam kesempatan seorang generasi untuk mempunyai akses atau perkembangan dan keputusan organisasi untuk masa depan. Dan masa depan organisasi semakin tidak menentu dengan konflik yang berkepenjangan.

Susahnya untuk menyatukan juga memberi kejelan berpikir dalam konteks yang berbeda, dalam arti bahwa berpikir bersama tidak hanya berpikir bersama-sama, tetapi menempatkan diri pada posisi orang lain. Cara refleksi seperti ini memperhitungngkan dimensi moral karena posisi suatu kelompok yang berbeda konteksnya itu sangat diperhitungkan.

Maka dari itu ketika mengeluarkan regulasi atau peraturan-peraturan yang baru itu harus lebih mengetahui konteks suatu daerah yang berbeda agar moralitas tetap bertahan serta ego sentralnya lebih banyak diperhitungkan kembali, agar tingkatan di bawahnya tidak memunculkan ego sektoral, akibat moral dari sentral sudah degradasi terhadap perjuangan yang mereka bawa. Karena penulis merasakan sendiri, ketika seluruh kader terjebak oleh peraturan yang tidak sesuai dengan konteks lapangan, itu sebuah permasalahan yang menghambat terhadap kaderisasi seperti saat ini terjadi, seperti permasalahan yang muncul, dan seluruh kader yang tidak memenuhi syarat atau peraturan yang baru oleh pimpinan yang paling atas, maka seluruh kader lebih fokus kepada permasalahan-permasalahan internal sedangkan parhnya lagi sistem dan konsep kaderisasinya menghambat.

Pola hubungan moral dan ego-sentral harus memperhitungkan penerimaan pluralitas, maka dalam berorganisasi masalah sumber ego-sentral yang paling mendasar menimbulkan ketegangan dan konflik karena yang dipertaruhkan adalah pendasaran moral, berarti masalah ideologis dan simbolis. Padahal sumber ego-sentral ini merupakan penolakan terhadap pluralitas, atau kecenderungan menutup diri ke dalam bentuk simbolis bukan melaikan ideologis.

Tuntutan ini tidak mungkin dipenuhi kalau sistem organisasi di Pengurursan Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB-PMII) yang menjadi dasar kekuasaan merupakan milik organisasi tertentu saja. Padahal, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku sangat menentukan prilaku dan komunikasi yang harmonis di dalam suatu naungan dan tujuan yang sama. Jadi legitimasi kekuasaan berdasar atas usia yang telah ditentukan di sidang Pleno PB, sedangkan peraturan organisasi itu bisa dirubah ketika Konggres dan Musyawaroh Pimpinanan Nasional (MUSPIMNAS) yang menaungi kepengurusan besar di pusat Jakarta tersebut.

Konteks lapangan yang mengambil dalih seluruh ketua harus tidak melebihi usia yang telah ditentukan oleh PB. Kenyataan di lapangan selain sentral atau pusat Jakarta, banyak dari kalangan beberapa etni di tingkat Pengurusan Koordinator Cabang (PKC), Pengurus Cabang (PC), Pengurus Komisariat (PK), Pengurus Rayon (PR) beserta para Alumninya yang telah berproses di PMII tersebut, yakni menolak hasil sidang pleno PB saat konsolnas dilaksanakan di Jombang.

Sebagian kader atau Sahabat-sahabati sudah dengan sendirinya dinafikan dan praandaian solidaritas tidak ada maknya lagi. Suatu oraganisasi di daerah terbentuk apabila anggota dan kadernya saling mengakui hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing. Karena status mereka sama yakni kader, bukan permasalahan usia yang berbeda atau tidak mencukupi batas umur untuk memperjuangkan kaderisasi yang digelutnya. Tuntutan ini tidak tidak mungkin dipenuhi di tingkat yang bisa mengeluarkan kebijakan dan keputusan di organisasi itu. Karena melihat dengan presfektif konteks dan prilaku yang telah dilakukan, bahwasannya hak dan kewajiban yang sama alias menjadi kader atau anggota yang kelas dua.

Haryatmoko mengemukakan, kejahatan yang menjadi akibat langsung organisasi kekuasaan ialah kejahatan struktural. Pemahaman kejahatan struktural tidak bisa dipisahkan dari tindakan moral. Haryatmoko membagi tiga dimensi tindakan suatu kelompok atau organisasi harus diperhitungkan agar masuk dalam kategori moral. Namun, kejahatan struktural tidak bisa direduksi ke masalah etika individual atau yang disebut ego sentral.

Pertama yang terkait dengan diri subjek pelaku, yaitu masalah kehendak baik atau jahat, masalah kebebasan dan masalah pengetahuan.  Kedua masalah konteks atau situasi, yaitu masalah tempat maupun waktu, termasuk konteks organisasi atau komunitas; konteks tindakan dilihat dari tiga dimensi waktu: yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Dan yang ketiga adalah masalah tujuan, hasil, risiko atau konsekuensi. Faktor yang ketiga ini terkait dengan tradisi teleologi (finalitas).

Dari tiga faktor tersebut kejahatan struktural mengakibatkan kemunduran moral oleh suatu kelompok atau organisasi yang kita perjuangkan bersama.  Dengan presfektif Haryatmoko tersebut, kita sebagai kaum pemikir dan bertindak tidak harus semenah-menah untuk menggrogoti suatu permasalahan yang mengandung unsur kejahatan struktural. Belum tentu kemauan dan keinginan serta tujuan itu sealur dengan pemikiran dan tindakan kita semuanya bisa terpenuhi atau diterima oleh semua kalangan atau seluruh kader yang berbeda konteksnya. Melainkan kita harus berpikir cerdas dan bersikap tegas terhadap peraturan-peraturan dengan kemufakatan bersama. Keputusan dan kebijakan PB PMII berkehendak baik, akan tetapi harus bisa menghargai kesepakatan hasil Konsolidasi Nasional (Konsolna) PB PMII di Jawa Timur.

Contohnya ketika Konsolnas PB PMII bersama PKC Jawa Timur serta seluruh PC di Jawa Timur, yakni keputusan kesepakan forum pada waktu itu yakni menolak hasil sidang pleno tersebut atas kekerasan struktural dalam berorganisasi dengan membatasi usia atau umur sebagai pengurus PMII di tingkat apapun, karena konteks di Jawa Timur berbeda dengan konteks di Jakarta. Memang PB PMII kembali Masjid, Pondok Pesantren dan kampus. Tetapi yang kami ketahui khususnya di PMII Kabupaten Malang yang notabene nya berbasis Pondok Pesantren sudah lama menggeluti atau masuk ke Pondok Pesantren dan Kampus lebih khususnya Masjid. Tidak harus mengedepankan ego-sentralnya yang mengakibatkan dua faktor permasalah yakni degradasi moral dan salah satu kejahatan struktural.

Mengutai pernyataan Piere-Joseph Proudhon lebih radikal lagi ketika mengatakan bahwa “Kepemilikan pribadi adalah pencurian” (Ila propriete, c’est le vol).  Bahwasannya yang dimaksud dalam pernyataan tersbut ketika dia mengkritik sistem kepemilikan pribadi sebagai sumber ketidakadilan karena memungkinkan orang atau anggota tidak berproses (kerja) mendapatkan sebuah wewenang. Itu merupakan kontradiksi sosial dan sumber kejahatan.(1)

(1)Dalam Buku “Etika Politik dan Kekuasaan” Haryatmoko, penerbit Kompas 2014. Hal 47
Keprihatinan ini memperlihatkan relevansi etika organisasi dengan prinsip-prinsipnya. Maka kami mendesak diakui atau tidak sebagai kader PMII Kabupaten Malang Komisariat Al-Qolam, harus diterapkan dan ditegakkan keadilan prosedural, prinsip subsidiaritas, soldaritas serta pluralitas yang bisa diterima oleh semua kalangan baik internal maupun eksternal.

Advertisemen

Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.
Related Posts
Disqus Comments